JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Ketua Fraksi Gabungan PKS dan PPP, Junaidi Rahim menekankan, setiap kepala daerah baik itu Gubernur maupun Bupati dan Walikota harus benar-benar mempelajari dan menghayati isi dan makna dari APBD. Sebab APBD bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Menurutnya, Jika tidak dikelola secara efisien dan cermat maka manfaat dari APBD itu sendiri akan hancur.
“Papua tidak bakal maju jika setiap kepala daerah tidak mencermati dan menghayati setiap item dari APBD itu sendiri,” ujar Junaidi di ruang kerjanya, Senin (03/2/2025) siang.
Iapun menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan Presiden RI Prabowo yang memangkas APBD dari sisi perjalanan dinas, operasional, dan belanja pegawai negeri sipil (PNS).
“Saya setuju dengan hal ini, karena jika tidak, apa yang mau dikerjakan oleh instansi. Jadi kita harus selaraskan apa yang menjadi keinginan presiden terhadap pemangkasan anggaran yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan,” tukasnya.
Menurut Junaidi, pengentasan kemiskinan mempunyai teori yang berbeda dengan penyelenggaraan APBD selama ini, yang hanya fokus memberikan kegiatan yang sifatnya tidak bermanfaat.
“Paling diberikan bantuan seperti bibit, namun dibiarkan begitu saja tanpa ada pengawalan dan pengawasan,” paparnya.
Bahkan lanjutnya, Papua saat ini masuk di urutan ke sepuluh Provinsi termiskin. Padahal uang dulu sangat banyak bahkan tidak diragukan lagi. Namun sekarang ini bisa terjadi penambahan angka kemiskinan jika setiap Kepala Daerah tidak menghayati APBD itu sendiri.
“Kita lihat statistik kemiskinan setelah terjadi pemekaran Provinsi baru. Kalau kepala daerah menggunakan pola lama, maka saya yakin akan stagnan,” tutup Junaidi. (Mia)
