PUNCAK, HarianTerbaruPapu.com – Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak, Forkopimda, dan tokoh masyarakat di Aula Negelar, Ilaga, Senin (6/10/2025). Pertemuan ini bertujuan mendengarkan langsung kondisi di lapangan serta masukan dari berbagai pihak terkait dampak konflik bersenjata yang sempat terjadi di wilayah tersebut.
Kehadiran tim Pansus DPR Papua Tengah disambut langsung oleh Bupati Puncak, Elvis Tabuni. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian DPR Papua Tengah terhadap persoalan kemanusiaan yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Puncak.
“Kami sangat mengapresiasi langkah DPRP Papua Tengah yang telah membentuk Pansus Kemanusiaan dan turun langsung ke Ilaga untuk mendengar dan melihat kondisi masyarakat. Kami percaya, melalui koordinasi dan kerja sama yang baik, persoalan kemanusiaan di Papua, khususnya di Puncak, dapat ditemukan jalan keluarnya,” ujar Elvis Tabuni.
Bupati Elvis menegaskan bahwa isu kemanusiaan di Kabupaten Puncak tidak bisa dipandang ringan. Konflik sosial, situasi keamanan yang belum stabil, keterbatasan layanan dasar, serta adanya pengungsian menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.
BACA JUGA
Ia berharap audiensi ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret dan berpihak kepada masyarakat, terutama terkait perlindungan hak-hak dasar, jaminan rasa aman, serta pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan bagi warga terdampak konflik.
Audiensi tersebut diawali dengan pemaparan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Puncak, Nenu Tabuni. Dalam paparannya, Nenu menjelaskan sejumlah poin penting, mulai dari gambaran umum geografis dan kondisi keamanan Kabupaten Puncak, daerah-daerah yang rawan konflik, dasar hukum penanganan konflik, hingga langkah-langkah konkret yang telah ditempuh pemerintah daerah.
“Pemerintah Kabupaten Puncak telah melaksanakan berbagai tahapan dan langkah-langkah dalam rangka penanganan konflik serta dampaknya, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan,” jelas Nenu.
Ia juga memaparkan bahwa pemerintah telah membentuk Tim Pemulangan Pengungsi melalui Surat Keputusan Bupati. “Bupati Puncak sendiri berkomitmen akan mengantarkan langsung para pengungsi ke Distrik Omukia. Proses ini sudah mulai dilakukan oleh Ketua DPRK Puncak dan rombongan sejak Sabtu, 4 Oktober lalu,” ungkap Nenu.
Melalui kegiatan ini, Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah diharapkan dapat memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi terkini di Kabupaten Puncak serta menyusun langkah-langkah strategis dalam penanganan dampak sosial akibat konflik.
(Redaksi – Harian Terbaru Papua)
