MAMBERAMO RAYA, HarianTerbaruPapua.com – Dihari ke 4 sejak mulai berdinas pada senin kemarin Wakil Bupati Mamberamo Raya, Keven Totouw menemukan berbagai persoalan mendasar yang menghambat dan mempengaruhi kinerja pelayanan publik di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Persoalan internal ini didapati saat melakukan Infeksi Mendadak (Sidak) ke empat dinas yang berada di kompleks Perkantoran Otonom Burmeso.
Saat ditemui dilapangan apel wabub, Keven Totouw mengatakan tujuannya melakukan sidak untuk melihat dan mengetahui secara langsung sejauh mana progres perkembangan maupun kendala yang mempengarui kinerja pada kantor dinas tersebut.
“Tujuan kami melakukan sidak bukan untuk menakut-nakuti OPD tetapi sebagai pemimpin kami wajib turun ke bawah untuk mengecek kendala-kendala atau persoalan yang dihadapi oleh setiap OPD baik didalam internal kantor maupun pelayanan ke publik,” ujarnya
BACA JUGA
Keven menyebut dari sidak tersebut ada empat dinas yang ditemui dengan berbagai persoalan yang variatif mulai pengisian struktur jabatan di kantor yang tidak tertata secara baik hingga pelaporan penggunaan anggaran tahunan yang belum terealisasi sama sekali
“Seperti di Dinas Perindagkop setelah kami temui ternyata masih ada struktur jabatan kedinasan dalam kantor yang belum terisi dan laporan yang kami dapati kepala dinas melakukan sesuatu tanpa melibatkan atau berkoordinasi dengan sekretaris, kabid maupun staf,” ungkapnya.
Selain itu pada saat sidak Dinas Perindagkop hanya empat pegawai saja yang berada dikantor hal ini diakibatkan oleh tranportasi antar jemput pegawai yang tidak beroperasi lagi.
“Kita paksa pegawai tapi kita juga harus melihat kendala atau penyebab pegawai-pegawai tidak kekantor, Dinas Perindagkop memiliki kendaraan operasional speedboat dan mobil dari sidak tersebut kami tau bahwa pegawai tidak ke kantor lantaran mobil operasional kantor menjadi jaminan oleh salah satu oknum tapi puji Tuhan dari hasil sidak tersebut langkah cepat sudah kami ambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan kendaraan dinasnya sudah bisa di gunakan,” beber Keven.
Selain Perindagkop dinas Inspektorat juga mengalami kendala dengan pelaporan-pelaporan penggunaan anggaran tahunan yang belum di serahkan ke Inspektorant sebagai bahan audit BPK.
“Kami juga Bertemu BPK kebetulan pada saat ini BPK sedang melakukan pemeriksaan keuangan dari situ kami tau dinas-dinas mana yang belum merampungkan laporannya, kami juga langsung melakukan tidakan kooperatif memanggil dinas yang bersangkutan untuk segera menyeleaaikan laporannya,” jelasnya.
Selain persoalan struktur kepempinan dan pelaporan keuangan masalah krusial lainnya yang ditemui wabub Keven Totouw adalah terjadinya dualisme kepempinan pada dua intasi yang menganggu rutinitas perkantoran dan pelayanan publik sehingga bupati beraama wabup mengambil langkah untuk menangguhkan proses transaksi keuangan pada dua dinas dan satu rumah sakit.
“Kami juga mendapati adanya dua SK (Surat Keputusan) jabatan pimpinan pada dinas pendidikan, kesehatan dan satu rumah sakit (RS Kawera) ini ada dua SK Pelaksana tugas (Plt) yang dikeluarkan bupati sebelumnya pada bulan November 2024 dan Januari 2025. Untuk dua dinas dan satu rumah sakit ini kami sudah perintahkan bank papua dan badan keuangan pending dulu proses transaksi keuangan sampai kami memastikan keabsaan SK Plt yang mana yang dipakai,” pungkasnya.
Wabup juga memastikan bahwa segala bentuk persoalan yang terjadi dengan pimpinan sebelumnya tidak terbawa lagi pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati 2025-2030. (Wersay)
