JAYAWIJAYA, HarianTerbaruPapua.com — Komisi III DPR Papua Pegunungan menggelar rapat kerja bersama dua mitra strategis, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Pendapatan (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Rabu (2/7/2025). Rapat berlangsung di ruang Banmus DPR Papua Pegunungan, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Ketua Komisi III DPR Papua Pegunungan, Yosia Busub, mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan membahas keterpaduan antara proses perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya dalam menyongsong Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 serta menyusun arah pembangunan untuk tahun 2026.
“Rapat ini membahas bagaimana agar perencanaan dan penganggaran di Provinsi Papua Pegunungan bisa terkoneksi dan berjalan optimal. Bapperida memiliki peran sentral dalam menyusun kebijakan pembangunan yang responsif, terukur, dan partisipatif, sementara BPKAD bertanggung jawab memastikan seluruh siklus keuangan berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi,” jelas Yosia.
Ia menambahkan bahwa dokumen rencana kerja (Renja) yang disusun Bapperida perlu disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan dan kebutuhan riil masyarakat. Untuk itu, perencanaan yang disusun harus berbasis data elektronik yang akurat serta melibatkan partisipasi dari masyarakat akar rumput.
“Tahun 2025 ini terjadi sejumlah perubahan situasi yang menuntut penyesuaian dalam kebijakan anggaran. Optimalisasi pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja menjadi fokus utama dalam diskusi ini,” ujarnya.
BACA JUGA
Sementara itu, terkait BPKAD, Komisi III menyoroti pentingnya tata kelola keuangan yang merata dan adil di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dalam mendukung pelayanan dasar kepada masyarakat. Selain itu, karena lebih dari 90 persen pembiayaan pembangunan daerah bersumber dari dana transfer pusat termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus, Yosia menekankan pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara progresif.
“Potensi PAD dari sektor kendaraan bermotor, air permukaan, pajak rokok, bea balik nama kendaraan, serta sektor strategis lainnya seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan perlu dioptimalkan. Begitu juga pengelolaan aset daerah harus diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap kas daerah,” tegasnya.
Komisi III juga menyoroti rendahnya capaian realisasi anggaran hingga memasuki triwulan ketiga tahun 2025. Hal ini dinilai perlu menjadi perhatian serius agar tidak berdampak pada pelayanan publik serta penyusunan APBD tahun 2026.
Yosia turut menekankan bahwa pembinaan terhadap seluruh OPD sangat diperlukan, khususnya dalam hal realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Ia menyampaikan kekhawatiran terhadap belum masuknya dana transfer pusat, termasuk Dana Otsus, yang dapat mengganggu kelangsungan program-program strategis daerah.
“Jika hal ini terus dibiarkan tanpa pembenahan, maka akan mengganggu ritme pembangunan. Karena itu, komunikasi yang intensif dengan mitra harus terus dijaga,” ujarnya.
Rapat ini turut dihadiri Wakil Ketua Komisi III DPR Papua Pegunungan, Kamilus Logo, serta anggota Komisi III, Semianus Wandikbo. Dari pihak Bapperida dan BPKAD, seluruh kepala bidang masing-masing OPD turut hadir dan terlibat aktif dalam diskusi.
Komisi III berharap sinergi dan komunikasi yang telah terjalin dengan baik bersama kedua mitra dapat terus ditingkatkan. Sebagai bagian dari upaya membangun Papua Pegunungan, kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Terima kasih kepada Bapperida dan BPKAD yang telah hadir dan memberikan banyak masukan. Diskusi ini sangat penting demi kelangsungan pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Papua Pegunungan,” tutup Yosia Busub. (dm)
