JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com — Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Irjen Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin memastikan bahwa hingga saat ini kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) masih terkendali dan kondusif.
Dengan sisa waktu 36 hari menuju PSU, Kapolda menegaskan bahwa pengamanan merupakan tugas utama yang sudah menjadi bagian dari tanggung jawab institusi kepolisian. “Yang namanya pengamanan adalah tugas pokok yang sudah biasa kita laksanakan. Jadi, sejauh ini tidak ada hal yang menonjol,” ujar Irjen Renwarin kepada awak media, Selasa (01/7/2025).
Kapolda menjelaskan bahwa pihaknya tetap melakukan pemantauan terhadap dinamika politik yang mungkin terjadi, terutama menjelang satu bulan atau dua minggu terakhir menuju hari pencoblosan. “Kita lihat bersama nanti, apakah ada perubahan situasi politik yang bisa berdampak pada kondisi kamtibmas. Jika ada perkembangan berarti, tentu akan kami sampaikan ke publik secara terbuka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irjen Renwarin menyampaikan bahwa tahapan pelaksanaan kampanye hingga saat ini berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Tidak ada situasi atau kejadian yang dinilai perlu diantisipasi secara khusus oleh Polda Papua, termasuk jajaran Polri di wilayah setempat.
“Kami terus memantau dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan. Namun sampai hari ini, semua berjalan sesuai dengan tahapan dan tidak ada hal-hal yang mencolok,” tambahnya.
Polda Papua tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan keamanan selama seluruh tahapan PSU berlangsung, termasuk masa kampanye, hari pemungutan suara, hingga pengumuman hasil. Irjen Renwarin juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga suasana damai dan mendukung suksesnya pelaksanaan PSU secara demokratis dan tertib.
Pemungutan Suara Ulang ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang diharapkan berjalan dengan lancar, aman, dan penuh integritas demi menentukan kepemimpinan Provinsi Papua periode 2025–2030. (dm)
