JAKARTA, HarianTerbaruPapua.com – Sinergi, inovasi, dan penguatan talenta digital menjadi kunci dalam mendorong transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Semangat tersebut mengemuka dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 yang digelar Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).
Kegiatan berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), 24–26 September 2026, dengan mengusung tema “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional”.
FEKDI x IFSE 2026 dibuka pada 24 September 2026 oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Mendagri Tito Karnavian.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menekankan, di tengah ketidakpastian global, akselerasi transformasi digital perlu ditopang melalui Sinergi Merah Putih, penguatan keamanan sistem pembayaran, serta pelindungan konsumen.
“Transformasi digital harus mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” ujar Destry.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Nilainya mendekati USD100 miliar pada 2025 dan diproyeksikan mencapai USD180–340 miliar pada 2030.
Perkembangan ekonomi digital nasional juga tercermin dari pertumbuhan transaksi EKD. Pada Agustus 2026, transaksi EKD nasional tumbuh 40,36 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 6,11 miliar transaksi.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh semakin luasnya akseptasi QRIS yang telah menjangkau 69,32 juta pengguna dan 47,11 juta merchant.
Di Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB), digitalisasi transaksi juga terus menunjukkan perkembangan. Pada triwulan II 2026, total pengguna QRIS di Papua dan DOB mencapai 240.441 pengguna.
Jumlah pengguna baru tercatat sebanyak 19.022 pengguna atau tumbuh 10,77 persen (yoy). Sementara itu, nominal transaksi QRIS pada periode yang sama mencapai Rp1,41 triliun atau tumbuh 12,34 persen (yoy).
Penguatan ekosistem digital daerah tersebut turut berkontribusi terhadap capaian Provinsi Papua dan Kota Jayapura dalam ajang TP2DD.
TP2DD Provinsi Papua meraih penghargaan sebagai TP2DD Tingkat Provinsi Terbaik Kedua, sedangkan TP2DD Kota Jayapura menjadi TP2DD Tingkat Kota Terbaik Kedua Wilayah Nusampua.
Prestasi juga diraih individu dalam ajang Katalis P2DD x DIGDAYA 2026. Ratna Abdul Kadir dari Provinsi Papua menjadi pemenang kategori Best Knowledge Sharing Wilayah Nusampua, sementara Takdir Hamzah dari Kabupaten Merauke ditetapkan sebagai Peserta Terbaik Wilayah Nusampua.
Rangkaian FEKDI x IFSE 2026 turut disinergikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional pada Agustus 2026 tercatat 3,19 persen (yoy), masih berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen. Kondisi tersebut seiring dengan penguatan sinergi TPIP/TPID melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Strategis (GPIPS) dan langkah antisipasi risiko El Nino.
Di Papua, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua dan DOB terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K.
Kerangka tersebut mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Dari sisi keterjangkauan harga, Gerakan Pasar Murah (GPM) dilaksanakan secara rutin di berbagai kabupaten/kota.
Sementara ketersediaan pasokan diperkuat melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan daerah sentra produksi, peningkatan kapasitas dan produktivitas petani serta nelayan binaan, serta sinergi dengan BMKG untuk mengantisipasi risiko cuaca.
Pada aspek kelancaran distribusi, koordinasi dengan aparat keamanan dan pemangku kepentingan terkait terus diperkuat. Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) juga terus didorong.
Adapun komunikasi efektif dilakukan melalui edukasi belanja bijak kepada masyarakat, pelajar, dan mahasiswa.
Konsistensi sinergi pengendalian inflasi tersebut berbuah prestasi di tingkat nasional.
TPID Provinsi Papua dinobatkan sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Tahun 2026, sedangkan TPID Kota Jayapura meraih predikat TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Tahun 2026.
Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, David Sipahutar, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura, pemerintah daerah di wilayah DOB, serta seluruh anggota TPID dan TP2DD atas sinergi yang telah dilakukan.
Menurutnya, kolaborasi antarpemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus memperluas digitalisasi ekonomi di Papua.
“Dengan semangat Sinergi Merah Putih, KPw BI Prov. Papua bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan memperluas digitalisasi ekonomi hingga ke penjuru Papua demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar David. (Rilis)
