JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com – Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Jalur Pengangkatan Dewan Adat, Rudolf Ayomi Ajukan Permintaan Kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Ramses Limbong.
“Saya yakin bahwa Penjabat Gubernur Papua, Rames Limbong akan profesional dan bijak untuk melihat semua prosedur pelanggaran Hukum yang terjadi saat ini,” katanya.
“Saya mengganggap bahwa ada pembohongan publik bagi masyarakat adat dan terutama bagi semua Dewan-Dewan Adat di delapan (8) Kabupaten dan satu (1) Kota di Papua,” lanjut Rudolf.
Ia menyebut akan mengajukan surat atau gugatan ini sampai ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta Presiden Republik Indonesia.
Lanjut Rudolf, yang pertama kami akan gugat adalah Ketua Panitia Seleksi (Pansel) sebagai orang yang tidak bertanggung jawab atas semua hasil yang dikeluarkan.
Menurutnya, dalam verifikasi rekam jejak harus melibatkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Daerah Papua, Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta Lembaga Pemasyarakatan.
“Pengadilan Negeri dia tahu kapan keputusan seseorang dinyatakan bersalah dan tidak, juga dengan pihak kepolisian mereka mengetahui siapa yang pernah menjadi tersangkakan yang di periksa sampai menjadi tersangka, tapi kenapa lembaga ini tidak di akomodir untuk rekam jejak,” lanjut Rudolf.
Hal tersebut di sampaikan dalam bentuk kekecewaan oleh Rudolf Ayomi, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Jalur Pengangkatan Dewan Adat Perwakilan Kabupaten Kepulauan Yapen dihadapan wartawan, Kamis (09/01/2025).
Sampai saat ini, Sambung Rudolf, Pansel sendiri sampai dengan hari ini tidak terbuka kepada semua peserta dalam setiap tahapan.
Akan tetapi Panitia Seleksi melakukan tahapan dengan tahapan tanpa mempertimbangkan peraturan yang dia keluarkan. (Berti)
