JAYAPURA, HarianTerbaruPapua.com — Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Mamberamo Raya menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap proses pencairan dana bantuan pendidikan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mamberamo Raya. Mereka menilai proses tersebut tidak transparan dan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Naik Gapura, Uncen Waena, Sabtu (31/5/2025), salah satu perwakilan mahasiswa, Hendrik Pitawa, menyatakan bahwa terjadi dugaan penyimpangan dalam proses pencairan bantuan dana pendidikan tersebut. Menurutnya, dana bantuan tidak sepenuhnya masuk ke rekening mahasiswa sesuai yang dijanjikan.
“Dana bantuan yang dijanjikan tidak dibayarkan sesuai dengan peruntukannya. Kami menduga ada kecurangan yang dilakukan oleh oknum Bappeda yang tidak bekerja sesuai dengan regulasi dan prosedur yang berlaku,” ujar Hendrik.
Ia menambahkan, sebagian mahasiswa yang tengah menyelesaikan studi justru tidak mendapat pencairan dana bantuan, meski sebelumnya telah tercatat sebagai penerima.
“Bappeda bekerja sewenang-wenang. Mereka bahkan mengeluarkan kontrak tanpa berkoordinasi dengan mahasiswa. Ini jelas tidak sesuai dengan semangat pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang seharusnya didukung penuh oleh pemerintah daerah,” tambahnya.
Hendrik juga menyoroti kurangnya kepedulian Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya terhadap perkembangan pendidikan generasi muda di daerah tersebut.
“Kami merasa bahwa pemerintah tidak punya rasa tanggung jawab terhadap pengembangan SDM di Mamberamo Raya. Kami hanya menuntut agar dana bantuan diberikan sesuai dengan regulasi tahun 2023,” tegasnya.
Mahasiswa juga menyerukan kepada anggota DPRK Mamberamo Raya yang baru dilantik untuk segera mengusut permasalahan ini dan mengembalikan kewenangan pengelolaan bantuan pendidikan kepada lembaga atau pihak yang lebih transparan.
“Kami mendesak DPRK segera mengambil sikap. Bappeda harus introspeksi diri. Jika tidak ada transparansi dalam beberapa hari ke depan, kami akan menggelar aksi lanjutan (Aksi Jilid II) di Mamberamo Raya,” tegas Hendrik.
Terkait alasan Bappeda yang menyebut bantuan akhir studi tidak dicairkan karena telah diberikan tahun sebelumnya, Hendrik menyatakan hal tersebut tidak masuk akal.
“Mahasiswa yang menerima bantuan tahun ini adalah mereka yang sebelumnya masih menjalani studi. Sekarang mereka berada pada tahap akhir studi dan semestinya menerima bantuan akhir studi. Ini tidak bisa diabaikan begitu saja,” pungkasnya.
Mahasiswa kini menunggu tanggapan resmi dari Bappeda. Mereka menegaskan akan terus mengawal proses ini demi keadilan dan masa depan pendidikan di Mamberamo Raya. (Redaksi)
