YAHUKIMO, HarianTerbaruPapua.com — Tokoh pembela hak asasi manusia (HAM) Papua, Theo Hesegem, kembali menegaskan sikap tegasnya menolak keberadaan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di wilayah Distrik Ukha dan Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.
Dalam pernyataan resminya, Theo Hesegem yang juga menjabat sebagai Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, menuturkan bahwa pihaknya bersama para tokoh masyarakat setempat telah memasang sejumlah baliho berisi seruan penolakan terhadap kelompok bersenjata tersebut.
Baliho itu terpasang di beberapa titik strategis di Distrik Ukha dan Distrik Tangma pada Sabtu, 5 Juli 2025. Dalam isi pesannya, masyarakat diajak untuk menolak kehadiran TPNPB dan mendukung terciptanya suasana yang aman dan damai.
“Saya tidak ingin tanah kelahiran saya menjadi zona perang. Kami semua menginginkan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan tenang, nyaman, dan tanpa rasa takut,” tegas Theo Hesegem dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).
BACA JUGA
Ia menambahkan, keamanan wilayah menjadi kunci utama untuk mendorong percepatan pembangunan di Papua Pegunungan, khususnya di Kabupaten Yahukimo. Menurutnya, daerah tersebut hanya bisa berkembang jika situasi tetap kondusif dan hak-hak masyarakat sipil dijunjung tinggi sesuai prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional.
Theo menegaskan, urusan keamanan di Distrik Ukha dan Tangma sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat resmi yang sudah bertugas di wilayah tersebut, yaitu Polsek Kurima dan Koramil setempat. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh tindakan atau ajakan kelompok bersenjata.
“Kami percaya kepada aparat keamanan yang sah. Tidak perlu ada kelompok bersenjata yang datang dan mengacaukan wilayah kami,” ujar Theo.
Ia pun mengajak seluruh warga untuk terus memperkuat rasa persatuan demi menjaga stabilitas keamanan dan mendukung kelangsungan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pembangunan di wilayah tersebut.
Sikap tegas penolakan terhadap TPNPB ini sejatinya sudah lama disuarakan oleh masyarakat Distrik Ukha dan Tangma. Sejumlah tokoh adat, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakat setempat juga secara konsisten menolak kehadiran kelompok bersenjata yang dianggap berpotensi mengancam ketertiban dan keselamatan warga.
Pemasangan baliho penolakan ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata masyarakat untuk mempertahankan perdamaian di tengah ancaman konflik yang masih kerap terjadi di beberapa wilayah Papua Pegunungan.
Menurut Theo, langkah tersebut juga bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada warga yang selama ini hidup dalam ketakutan akibat gangguan keamanan yang ditimbulkan kelompok bersenjata.
“Kalau situasi damai, masyarakat bisa berkebun, anak-anak bisa sekolah, layanan kesehatan bisa berjalan, dan pembangunan pun bisa terus berlangsung. Ini harapan kami bersama,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Theo Hesegem menekankan pentingnya peran seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat, untuk terus mendorong penyelesaian konflik di Papua melalui pendekatan dialog, bukan kekerasan.
Ia menilai, penyelesaian persoalan di Papua membutuhkan langkah-langkah yang menghargai kearifan lokal, mendahulukan hak-hak dasar masyarakat, dan menjunjung keadilan.
“Papua butuh dialog yang tulus dan damai, bukan konflik senjata yang hanya menambah derita rakyat kecil. Mari kita jaga bersama tanah Papua agar tetap menjadi tanah damai,” pungkas Theo Hesegem. (Redaksi)
