Oleh : Darul Muttaqin | Harian Terbaru Papua
Inflasi sering dianggap sekadar urusan angka, namun bagi masyarakat di daerah, terutama di wilayah seperti Papua yang jauh dari pusat ekonomi nasional, inflasi adalah persoalan nyata. Kenaikan harga beras, tarif transportasi, dan bahan bakar menjadi keseharian yang dirasakan langsung oleh warga.
Karena itu, bagi pemerintah daerah, menjaga inflasi bukan hanya tugas teknokratis, tetapi bagian dari upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. Di balik angka inflasi, ada rumah tangga yang harus menyesuaikan pengeluaran, dan ada pelaku usaha kecil yang berjuang menstabilkan harga dagangan mereka.
Sejak dua dekade terakhir, pemerintah pusat bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
BACA JUGA
Pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat dimulai sejak 2005, lalu diperluas dengan pembentukan TPID di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada 2008.
Koordinasi ini makin diperkuat melalui Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID pada 2011, yang melibatkan BI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri. Tahun 2013, dasar hukum pengelolaan TPID ditegaskan lewat Instruksi Mendagri Nomor 027/1696/SJ tentang keterjangkauan harga barang dan jasa di daerah.
Kini TPID telah terbentuk di 34 provinsi di Indonesia, termasuk Papua. Anggotanya melibatkan unsur lintas sektor seperti Bank Indonesia, Bulog, Kepolisian, BPS, Bappeda, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan instansi terkait lainnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyampaikan bahwa kondisi inflasi Papua saat ini berada dalam kategori terkendali.
“Kita bersyukur inflasi di Provinsi Papua cukup baik, dimana untuk year-on-year-nya 0,4 persen dan month-to-month-nya minus 0,93 persen, artinya deflasi,” Selasa (02/9/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, tingkat inflasi year-on-year (y-on-y) September 2025 tercatat sebesar 0,99 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,94, menempatkan Papua sebagai provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia.
Sebagai perbandingan, inflasi tertinggi terjadi di Sumatera Utara sebesar 5,32 persen, sementara deflasi tercatat di Maluku Utara sebesar 0,17 persen.
Turunnya harga angkutan udara, ikan tuna, tomat, dan beberapa jenis buah-buahan menjadi faktor utama penyebab deflasi Papua. Namun, sejumlah komoditas seperti beras, cabai rawit, sirih, dan bawang merah masih memberi andil inflasi.
Untuk menjaga harga tetap terkendali, Pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah kabupaten/kota melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 18 distrik. Program ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang juga dilaksanakan di seluruh Indonesia.
Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pemantauan lapangan terhadap ketersediaan pangan. Dari hasil pengecekan ke gudang Bulog, gudang swasta, dan pasar-pasar ritel, stok beras di Papua dinyatakan aman untuk empat bulan ke depan, sementara harga beras masih stabil.
Meski inflasi di Papua tergolong rendah, tantangan utama masih terletak pada ketergantungan tinggi terhadap pasokan dari luar daerah. Sekitar 90 persen komoditas yang beredar di Papua berasal dari luar wilayah, mulai dari kebutuhan pangan hingga bahan bangunan.
Kondisi ini menyebabkan biaya logistik tinggi dan harga jual yang cenderung lebih mahal. Pemerintah daerah kini berupaya mendorong penguatan produksi lokal, khususnya sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil menengah.
Langkah ini juga sejalan dengan strategi nasional pengendalian inflasi berbasis produksi lokal yang dikoordinasikan oleh TPID.
Secara nasional, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa potensi peningkatan inflasi akibat percepatan ekonomi masih dapat dikendalikan.
Kekhawatiran inflasi saat ini belum beralasan. Inflasi baru berpotensi meningkat jika pertumbuhan melampaui kapasitas ekonomi potensial di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen,
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pengendalian inflasi di daerah menjadi salah satu mandat langsung Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Saya diberi amanat menjadi Koordinator TPID sejak September 2022, ketika inflasi mencapai 5,95 persen. Tugas ini saya lanjutkan di kabinet sekarang agar inflasi daerah tetap stabil,”
Ia menegaskan bahwa teknik pengendalian inflasi yang diterapkan saat ini merupakan lanjutan dari kebijakan era Presiden Joko Widodo, yang terbukti efektif melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan intervensi langsung di lapangan.
Laporan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, hingga awal Oktober 2025, sebanyak 395 pemerintah daerah aktif melakukan pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok, naik dari 394 pada akhir September.
Langkah operasi pasar murah menjadi upaya paling banyak dilakukan oleh 489 pemda, diikuti oleh rapat teknis TPID di 376 daerah, serta gerakan menanam pangan di 296 daerah.
Namun, koordinasi antar-daerah penghasil komoditas baru dilakukan oleh 205 pemerintah daerah, dan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi baru terealisasi di 73 daerah.
“Keberhasilan menurunkan harga beras dan minyak goreng harus menjadi contoh. Dari hampir 500 kota dan kabupaten, kini tinggal sekitar 60 daerah yang belum menurun. Ini bukti bahwa kerja keras di lapangan membuahkan hasil,”
Tantangan pengendalian inflasi di masa depan tidaklah ringan. Perubahan iklim, gejolak global, dan transisi energi akan terus mempengaruhi rantai pasok pangan dan energi nasional.
Karena itu, penguatan ketahanan ekonomi daerah, inovasi digital dalam distribusi pangan, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar inflasi tetap terkendali.
Dengan kerja sama erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Papua membuktikan bahwa stabilisasi harga bukan hanya soal angka ekonomi, tetapi juga soal keadilan dan keberlanjutan hidup masyarakat di pelosok negeri.
Sumber : Wikipedia.Org, bps.go.id, detiknews, Bloomberg Technoz, papua.go.id, bi.go.id
