Oleh : Darul Muttaqin | Harian Terbaru Papua
Di balik kebijakan moneter yang menjaga stabilitas nasional, Bank Indonesia (BI) memiliki perjalanan panjang dan berlapis dalam menopang perekonomian Indonesia. Tidak hanya mengatur suku bunga atau nilai tukar, BI juga hadir di tengah masyarakat menumbuhkan ekonomi daerah, memberdayakan UMKM, dan mendorong transformasi digital di pelosok negeri.
Melalui jaringan kantor perwakilan di seluruh Indonesia, BI turun langsung ke lapangan, membantu masyarakat mengelola potensi daerahnya. Dari pemberdayaan petani kopi di Papua hingga pelatihan perajin batik di Banyumas, kiprah BI menunjukkan bahwa stabilitas moneter dan kesejahteraan rakyat berjalan beriringan.
Sebagai bank sentral, peran utama BI adalah menjaga stabilitas nilai Rupiah melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Namun dalam perjalanannya, BI tidak berhenti di level kebijakan nasional. Tantangan ketimpangan ekonomi antarwilayah mendorong BI untuk memperkuat perannya di daerah, agar manfaat pertumbuhan ekonomi terasa lebih merata.
Ketimpangan ekonomi regional memang masih menjadi tantangan besar Indonesia. Perbedaan infrastruktur, investasi, dan akses keuangan antara wilayah barat dan timur menyebabkan kesenjangan pertumbuhan. Di sinilah BI berperan strategis menghadirkan kebijakan yang tak hanya makro, tetapi juga mikro dan inklusif.
Melalui kantor perwakilan (KPw BI) di seluruh provinsi, termasuk di Papua, bank sentral memastikan kebijakan moneter nasional diterjemahkan dalam langkah nyata yang sesuai karakter ekonomi lokal.
Salah satu strategi penting BI dalam memperkuat ekonomi daerah adalah mendorong inklusi keuangan. BI berupaya agar masyarakat di daerah tertinggal dapat mengakses layanan perbankan dan modal usaha.
Program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) menjadi langkah konkret. Melalui agen-agen perbankan, masyarakat di pelosok kini bisa menabung, mentransfer uang, dan melakukan transaksi tanpa harus datang ke bank.
Tak hanya itu, digitalisasi pembayaran menjadi tonggak penting. Dengan program QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), BI membuka pintu bagi pelaku UMKM untuk menerima pembayaran digital. Kini, di banyak pasar tradisional, transaksi nontunai bukan lagi hal asing dari pedagang sayur hingga penjual hasil bumi di pasar-pasar Papua, semua bisa menerima pembayaran melalui ponsel.
Digitalisasi ini membawa dampak besar. Selain meningkatkan efisiensi, juga memperluas pasar dan memperkuat ketahanan usaha kecil dalam menghadapi perubahan ekonomi global.
Inflasi bukan sekadar istilah ekonomi bagi masyarakat di daerah, terutama di Papua dan wilayah 3T, kenaikan harga bahan pokok dapat langsung memukul daya beli. Karena itu, BI bersama pemerintah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang kini aktif di 34 provinsi.
Melalui TPID, BI dan pemerintah daerah bekerja sama menjaga harga barang strategis tetap stabil. Langkah yang diambil meliputi koordinasi pasokan pangan, operasi pasar murah, hingga kerja sama antarwilayah penghasil dan konsumen bahan pokok.
Contoh keberhasilan terlihat di Provinsi Papua, di mana inflasi 2025 tercatat terendah secara nasional, hanya 0,99% year-on-year dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,94. Keberhasilan ini tidak terlepas dari koordinasi erat antara KPw BI Papua, pemerintah daerah, Bulog, dan aparat keamanan dalam menjaga pasokan dan distribusi.
Program seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), subsidi transportasi antarwilayah, dan dukungan logistik pangan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga di wilayah yang memiliki tantangan geografis tinggi seperti Papua.
Kontribusi BI di daerah tidak berhenti pada kebijakan makro. Di banyak wilayah, BI turut mendorong penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.
Di Papua, misalnya, BI melihat potensi besar pada komoditas kopi Arabika. Melalui program pembinaan petani, BI membantu meningkatkan kualitas biji kopi agar memenuhi standar ekspor. Pelatihan pascapanen, pengemasan, dan promosi di berbagai ajang nasional telah mengangkat nama kopi Papua di kancah internasional memberikan nilai tambah dan penghasilan lebih baik bagi petani di Pegunungan Tengah.
Sementara di Banyumas, BI mendampingi kelompok perajin batik motif Papringan yang memadukan kearifan lokal dengan inovasi modern. Program ini bukan hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing industri kreatif daerah.
Kedua contoh ini memperlihatkan bagaimana BI menjalankan fungsi beyond central banking tidak sekadar mengatur moneter, tapi juga membangun ketahanan ekonomi dari akar rumput.
Melalui kebijakan makroprudensial dan dukungan pembiayaan, BI turut mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas, seperti hilirisasi minerba, pertanian, pariwisata, perumahan rakyat, dan ekonomi hijau.
BI juga memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah untuk menarik investasi dan mengembangkan sektor unggulan.
- Di Sulawesi Selatan, BI mendukung peningkatan ekspor kakao dan rumput laut.
- Di Sumatera Barat, BI membantu pengembangan pariwisata halal dan ekonomi kreatif.
- Di Papua, BI memfasilitasi pelaku UMKM agar siap ekspor melalui program UMKM Go Global.
Langkah-langkah ini memperlihatkan arah baru pembangunan ekonomi Indonesia: dari ketergantungan pada konsumsi menuju peningkatan produktivitas dan nilai tambah daerah.
Perjalanan BI juga ditandai oleh percepatan digitalisasi ekonomi. Melalui perluasan QRIS, BI mendorong masyarakat agar bertransaksi lebih efisien dan aman. Hingga 2025, lebih dari 45 juta merchant di seluruh Indonesia telah menggunakan QRIS, termasuk di pasar-pasar tradisional dan warung kecil di Papua.
Selain efisiensi transaksi, digitalisasi ini membantu pemerintah daerah dalam pengawasan ekonomi, karena perputaran uang menjadi lebih transparan dan terdokumentasi. BI bahkan tengah mengembangkan proyek Digital Rupiah, mata uang digital bank sentral yang diharapkan memperkuat sistem pembayaran nasional di masa depan.
Dalam beberapa tahun terakhir, BI turut mengambil peran dalam mendorong ekonomi berkelanjutan. Melalui kebijakan hijau, BI mendorong pembiayaan pada sektor ramah lingkungan dan memberikan insentif bagi lembaga keuangan yang menyalurkan kredit ke usaha hijau.
Di Papua, pendekatan ini diterjemahkan dalam dukungan terhadap pertanian berkelanjutan, pelestarian hutan, dan pengembangan potensi energi terbarukan.
BI meyakini bahwa keberlanjutan ekonomi tidak hanya soal pertumbuhan, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial.
Perjalanan Bank Indonesia dalam enam dekade lebih telah membentuk fondasi kokoh perekonomian nasional. Dari menjaga stabilitas Rupiah hingga menumbuhkan ekonomi lokal, dari pengendalian inflasi hingga digitalisasi pembayaran, BI menjadi penggerak yang tenang namun strategis di balik ketahanan ekonomi Indonesia.
Ke depan, BI berkomitmen memperkuat tiga pilar utama:
- Kebijakan Moneter dan Stabilitas Makro: menjaga nilai Rupiah dan inflasi dalam target 2,5 ±1%.
- Kebijakan Makroprudensial dan Pembiayaan Sektor Prioritas: memperluas akses pembiayaan ke sektor strategis dan hijau.
- Kebijakan Sistem Pembayaran Digital: memperluas infrastruktur transaksi yang aman dan efisien di seluruh wilayah.
Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian dari perubahan iklim hingga gejolak ekonomi dunia Bank Indonesia terus membuktikan komitmennya bukan hanya sebagai penjaga stabilitas, tetapi juga sebagai motor kemajuan ekonomi bangsa.
Dari Sabang hingga Merauke, dari pusat ke pelosok, jejak Bank Indonesia hadir dalam berbagai wujud: stabilitas harga di pasar, inovasi digital di tangan UMKM, dan semangat kemandirian di tengah masyarakat.
Perjalanan panjang ini menjadi bukti bahwa kebijakan moneter yang kuat harus berpijak pada manusia rakyat Indonesia yang menjadi tujuan akhir dari seluruh upaya menjaga ekonomi tetap berdaya, stabil, dan berkeadilan.
Sumber: bi.go.id, Wikipedia.org, Genbi Purwakerto, chatGpt
